Redaksional

Pertanyaan besar muncul pasca demonstrasi 28 Agustus 2025 yang berujung huru hara politik di berbagai daerah. Saya dan istri berdiskusi, “Siapa yang salah?” Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Apakah ulama? Umaro? Atau masyarakat sendiri? Jika ditelusuri lebih dalam, akar masalah tidak sesederhana menunjuk satu pihak.

Akar Masalah dari Pemilu hingga Kebijakan

Demonstrasi kemarin dipicu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Namun bila ditarik ke belakang, budaya politik uang dalam pemilu menjadi salah satu cikal-bakalnya. Ungkapan populer seperti “kalau tidak ada amplop, tidak nyoblos” atau “serangan fajar jadi penentu pilihan” mencerminkan rapuhnya demokrasi kita.

Politisi pun sering mengeluhkan bahwa biaya menuju kursi legislatif sangat tinggi. Alhasil, sebagian terjebak pada praktik bagi-bagi uang demi dukungan. Ormas yang seharusnya netral juga sering kali ikut terpolarisasi, hingga marwahnya menurun di mata masyarakat.

Kesenjangan yang Melebar

Masalah lain terletak pada jurang sosial-ekonomi yang semakin terasa. Peneliti Ray Rangkuti pernah menyinggung perbedaan mencolok antara gaji DPR dengan rata-rata penghasilan rakyat. Bayangkan, rakyat hanya memperoleh Rp100 ribu per hari, sedangkan pejabat bisa mengantongi Rp3 juta per hari. Perbandingan inilah yang menimbulkan kecemburuan sosial sekaligus menumbuhkan ketidakpercayaan pada sistem politik.

Baca juga: Potensi Zakat Tunjangan DPR dan Peluang Kebermanfaatannya

Ulama, Umaro, dan Tanggung Jawab Bersama

Sayangnya, ulama belum sepenuhnya hadir memberi solusi. Banyak kebijakan yang meresahkan umat justru dibiarkan tanpa suara tegas. Akibatnya, petuah keagamaan terdengar kurang sejuk di mata masyarakat. Sementara umaro, atau pemerintah, terikat kepentingan partai dan kekuasaan politik, sehingga sulit berpihak total kepada rakyat.

Belum lagi lembaga yudikatif yang dinilai masih lemah dalam menegakkan hukum dengan adil. Semua ini berujung pada keresahan publik, yang kemudian meledak dalam bentuk demonstrasi, huru hara, bahkan shalat ghaib bersama. Saat demo terjadi yang dinilai menjadi pengayom ikut serta menambah masalah baru terjadinya salah satu Ojol (Ojek Online) terlindas meninggal, ini menjadi letupan menambah besarnya api kemarahan masyarakat. Entah apakah ini murni gerakan rakyat atau ada rekayasa elit politik, faktanya kondisi Indonesia memang tidak baik-baik saja.

Menatap Pemilu dengan Bijak

Masyarakat harus lebih bijak saat pemilu. Jangan tergiur uang Rp20 ribu atau Rp50 ribu yang habis dalam sehari, namun menjerat dalam lima tahun kebijakan yang menekan. Ulama pun jangan tergoda kekuasaan. Mereka harus menjadi penggerak moral, penyejuk, sekaligus pengingat bagi penguasa. Pemerintah juga harus membuka telinga, mendengarkan aspirasi rakyat, bukan justru menutup diri.

Sebagaimana di tulis Gus Nadhirsyah Hosein dan dikutip dari Imam al-Ghazali pernah mengingatkan:

‎وَبِالْجُمْلَةِ، إِنَّمَا فَسَدَتِ الرَّعِيَّةُ بِفَسَادِ الْمُلُوكِ، وَفَسَادُ الْمُلُوكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ، فَلَوْلَا الْقُضَاةُ السُّوءُ وَالْعُلَمَاءُ السُّوءُ لَقَلَّ فَسَادُ الْمُلُوكِ خَوْفًا مِّنْ إِنْكَارِهِمْ

“Secara umum, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa berakar dari ulama yang rusak. Jika tidak ada hakim dan ulama yang buruk, niscaya kerusakan penguasa akan berkurang karena mereka takut pada kritik ulama.”

Baca juga: Ikhlas vs Pasrah: Polemik Kesejahteraan Guru di Indonesia

Doa untuk Negeri

Huru hara politik Indonesia tidak akan berhenti jika semua pihak saling lempar tanggung jawab. Ulama, umaro, dan rakyat harus introspeksi. Hanya dengan sinergi, kejujuran, dan niat baik, Indonesia bisa keluar dari lingkaran krisis.

اللهم اجعل هذا البلد اندنسيا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين

Semoga Allah menjadikan negeri ini aman, tenteram, dan penuh keberkahan.

A. Muammar Sholahuddin, S.Pd., M.Pd.
Founder Al-Muanawiyah