Memahami hukum asuransi syariah menjadi hal yang sangat penting bagi umat Muslim yang ingin memproteksi diri dan keluarga dari risiko masa depan. Berbeda dengan sistem konvensional, asuransi syariah mengedepankan prinsip tolong-menolong dan gotong-royong antarpeserta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik ini, selama pengelolaannya terbebas dari unsur-unsur terlarang dalam Islam.
Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai landasan hukum, prinsip, dan akad yang mendasari asuransi syariah.
Landasan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia
Secara legalitas formal, hukum asuransi syariah di Indonesia berpijak pada Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Fatwa tersebut menyatakan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’.
Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk mempersiapkan masa depan dan tidak meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai perlindungan yang terkandung dalam asuransi syariah, selama operasionalnya menjunjung tinggi keadilan.
Baca juga: Fiqh Muamalah Kontemporer Transaksi Digital dan E-Commerce
Perbedaan Utama: Mengapa Asuransi Syariah Halal?
Banyak orang mempertanyakan aspek kehalalan produk ini. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional terletak pada unsur-unsur berikut:
-
Gharar (Ketidakpastian): Asuransi syariah meminimalisir ketidakpastian melalui akad hibah (pemberian), bukan jual beli risiko.
-
Maysir (Perjudian): Tidak ada pihak yang menang atau kalah. Jika tidak ada klaim, dana tetap menjadi milik bersama dalam rekening dana sosial (tabarru’).
-
Riba (Bunga): Perusahaan asuransi syariah hanya mengelola dana pada instrumen investasi yang halal dan terbebas dari sistem bunga.

Mengenal Akad-Akad dalam Asuransi Syariah
Keabsahan hukum asuransi syariah sangat bergantung pada akad (perjanjian) yang digunakan. Berikut adalah akad-akad dalam asuransi syariah:
-
Akad Tabarru’: Peserta memberikan hibah berupa sejumlah dana untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Akad inilah yang mengubah konsep “jual beli risiko” menjadi “tolong-menolong”.
-
Akad Tijarah (Mudharabah/Wakalah): Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana investasi. Keuntungan dari hasil investasi akan dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai kesepakatan (nisbah).
-
Akad Wakalah bil Ujrah: Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan berupa upah (ujrah) yang transparan.
Baca juga: Prinsip Muamalah dalam Islam Pondasi Transaksi yang Berkah
Manfaat Menggunakan Proteksi Syariah
Selain memberikan ketenangan karena sesuai dengan tuntunan agama, memilih asuransi dengan hukum asuransi syariah juga memberikan keuntungan ekonomi yang adil. Salah satunya adalah adanya fitur surplus underwriting, yaitu pembagian kelebihan dana dari rekening tabarru’ kepada para peserta jika klaim dalam satu periode tertentu sangat rendah.
Secara keseluruhan, hukum asuransi syariah hadir untuk memberikan rasa aman tanpa melanggar prinsip-prinsip ketauhidan. Dengan mengalihkan konsep dari pemindahan risiko (risk transfer) menjadi berbagi risiko (risk sharing), asuransi syariah menjadi instrumen ekonomi yang berkeadilan. Pastikan Anda memilih perusahaan asuransi yang memiliki pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar pengelolaan dana tetap terjaga keberkahannya.














